Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyesalkan keluhan Menko Polhukam Mahfud MD terkait persoalan pertanahan yakni ribuan hektar Hak Guna Usaha (HGU) Gila yang dikuasai segelintir orang. Seharusnya Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam seharusnya segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya terkesan malah hanya bisa mengeluh. "Saya iba dan sedih jika Menkopolhukam tidak tau dan seperti tidak punya cara untuk menegakan keadilan.
Untuk sesuatu yang selalu menyebabkan ketidakadilan, pasti ada jalan untuk mengubahnya. Dan yang efektif mengubah itu adalah negara dengan kuasa pemerintahnya," kata Ray kepada wartawan, Senin (28/12/2020). "Itulah makna penting negara, dan makna penting bernegara," imbuhnya. Menurut Ray, di negeri yang berasaskan Pancasila seperti Indonesia, amanah menegakan keadilan sosial adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip Pancasila itu sendiri.
"Jadi, saya iba dan sedih jika mendapatkan satu menteri dengan kekuasaan besar di tangannya, hanya mampu menuliskan kerumitan tapi tidak mampu menjelaskan solusi," ujarnya. Ray menjelaskan, soal kepemilikan HGU dengan jutaan hektar yang dimiliki segelintir orang di tanah air ini sebetulnya sudah menjadi pengetahuan umum. Bahkan, Ray Rangkuti meyakini mantan Ketua MK itu sudah mengetahui persoalan 'HGU Gila' yang dikeluhkannya itu.
"Sejatinya, sebelum Pak Mahfud MD menempati posisi ini (Menko Polhukam), beliau sudah dengan sendirinya mendapatkan informasi tersebut dan karena itu, memiliki cara untuk menyelesaikannya dengan sesegera mungkin," ucapnya. Lebih lanjut, Ray mengatakan, ada HGU yang tidak dipergunakan lalu dimanfaatkan masyarakat, bahkan tidak jarang masyarakatnya yang malah dijerat hukum. Masalahnya, lanjut Ray, bukan sekadar kepemilikan HGU dengan jutaan hektare di tangan seseorang, tapi besertaan dengan itu, bisanya ada korban kemanusiaan, lingkungan dan kearifan lokal.
"Ini semua memang perlu dibenahi sesegera mungkin. Negara tidak boleh lemah dan seperti kehilangan akal untuk mengurusnya. Apalagi sekaliber pak Mahfud MD. Jika beliau hanya berhenti di soal mengeluhkan masa lalu, saya menduga beliau tidak membawa konsep yang mandiri saat menerima jabatan sebagai Menko Polhukam," katanya. Sebelumnya,Mahfud MD mengungkapkan rumitnya menyelesaikan persoalan pengusaaan tanah hak guna usaha (HGU). Tetapi dia menegaskan bahwa masalah tersebut harus bisa diselesaikan. "Saya dapat kiriman daftar grup penguasa tanah HGU yang setiap group menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila,"tulis Mahfud di akun twitter @mohmahfudmd, Jumat (25/12/2020).
