Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak membalas surat Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Rachland, seharusnya Presiden tidak bersikap seakan 'cuci tangan'. Ia menilai, Presiden tidak semestinya mengabaikan surat yang dikirim AHY.
"Pak Jokowi mau cuci tangan? Jika benar, seharusnya tidak boleh," kata Rachland pada Jumat (5/2/2021). Rachland menuturkan, Presiden perlu membalas surat tersebut untuk memberikan sinyal kuat. Yakni sinyal penegasan bahwa praktek pengambilalihan paksa partai politik adalah tindakan yang tidak benar.
"Presiden sebaiknya perlu memberi pesan kuat praktek ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk," tegasnya, dikutip dari . Ia pun mengingatkan, praktek pengambilalihan secara paksa tak hanya menimpa Demokrat. Namun juga pernah menimpa PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, tindakan seperti itu merupakan bentuk peninggalan politik masa lalu. "Karena itu, seharusnya Presiden tidak mentolerir praktek politik yang sama atau meniru yang dilakukan anak buahnya sendiri," jelas Rachland. Lebih lanjut, Rachland menegaskan, partainya tidak merasa dirugikan apabila Presiden Jokowi memilih berlindung di balik teka teki tentang sikapnya. Hanya saja, ia berharap Presiden mampu dijauhkan dari sikap keraguan dan kebingungan dalam berpolitik.
"Sebaliknya, keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi. Tapi juga kehormatan Istana," imbuh Rachland. Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan pihak Istana telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Adapun, surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang isu pengambilalihan kepemimpinan AHY.
Diduga, pengambilalihan ini melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. "Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Pak Presiden." "Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Kendati telah menerima surat tersebut, Pratikno menyebut pihaknya tidak akan menjawab surat dari putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," jelas Pratikno. Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.
Ia pun mengingatkan agar pihak Partai Demokrat menyelesaikan persoalannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam partainya. "Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat." "Yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," tegas Pratikno.
Seperti diketahui, sejumlah nama yang disebut terlibat dalam upaya mendongkel kepemimpinan AHY telah memberikan respons dan bantahan. Dalam konferensi pers, Moeldoko menduga namanya dikaitkan dengan isu tersebut karena ada foto foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan sejumlah orang. Moeldoko tidak menyebut secara jelas identitas orang orang tersebut.
Hanya saja, orang orang itu datang kepadanya dan menceritakan persoalan di internal Partai Demokrat. "Mungkin dasarnya foto foto. Ya orang ada dari Indonesia timur, ada dari mana mana kan datang ke sini." "Mungkin ingin foto sama saya. Ya saya terima saja. Apa susahnya," ujar Moeldoko, dikutip dari .
Moeldoko menuturkan, rumahnya terbuka bagi siapa saja. Ia mengakui pernah menerima sejumlah tamu meski ia menyebut tak tahu perihal maksud kedatangan mereka. Ia mengaku banyak mendengarkan penuturan para tamu dan prihatin atas situasi yang mereka hadapi.
"Saya sih sebetulnya prihatin ya dengan situasi itu. Sebab, saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ujar dia.
